Sistem Merit pada Pemkab Pacitan

SO (Struktur Organisasi) yang terbaru dari Pemkab Pacitan, telah dibuat beberapa bulan kemarin. Suatu prestasi mengingat Pacitan merupakan Kabupaten yang pertama kali siap dengan SO yang baru dibandingkan dengan Kabupaten dan Kotamadya lain di Jatim. Sehubungan dengan SO baru tersebut, tentu saja timbul permasalahan-permasalahan klasik, mengingat SO baru berarti sama dengan pengisian Pos-Pos Jabatan yang baru. Isu-isu kurang populer seperti “Penempatan Pejabat yang kurang Kompeten”, “Duluan aku dengan Si A, kenapa dia dapat Jabatan tapi aku tidak”, dan lain sebagainya. Jujur, sedih juga kalo suatu jabatan tidak di isi dengan Pejabat yang benar. Menyimpang dengan “The Right Man in The Right Place”. Tetapi perlu diingat, Jabatan bukan Hak PNS tetapi Amanah PNS. Lagipula yang menentukan siapa-siapa yang menempati Pos-Pos juga bukan sembrang orang, tetapi melibatkan sebuah Tim dan tentu Bapak Bupati sendiri.
Oke Cukup pemanasannya….

Babak kedua.

Masyarakat Pacitan perlu berbangga lagi. Beberapa jam lalu, Pemkab yang dikomandani langsung oleh Bapak Sekkab Pacitan Ir. MULYONO, MM, telah meminta kepada Seluruh Satker, melalui acara Pembinaan Evaluasi Jabatan di KDPDK Pacitan, untuk menyerahkan “Materi Informasi Jabatan” pada masing-masing Satuan Kerjanya.

Lho, kenapa masyarakat Pacitan perlu berbangga?

Sebagaimana saya ketahui (bukannya kita ketahui karena saya takut anda belum dan gak mau tahu), Materi Informasi Jabatan sangat dibutuhkan dalam membuat Sistem Penggajian PNS yang baru. Sistem Penggajian yang bagaimana? Sistem Penggajian yang baru ini dilaksanakan seperti yang sudah berjalan pada Depkeu, Dep HAM dll. Bahkan sudah bertahun-tahun diterapkan pada Pihak Swasta dalam menggaji karyawannya. Sistem Merit ini (begitu mereka bilangnya) secara garis besarnya dapat dijelaskan sbb:

1. PNS non Pejabat Struktural (Staf) akan mempunyai jabatan-jabatan yang spesifik (Fungsional Umum).
   Selama ini sudah rahasia umum, bahwa PNS tidak mempunyai Etos kerja yang baik. Bahkan mereka malas untuk masuk. Alasan-alasan klasik dan kekanak-kanakan (meski udah Tuwir-tuwir) yang dilontarkan biasanya, “Ah, sregep ra sregep gaji sama saja”. Dengan memberikan nama pekerjaan yang spesifik pada diri PNS tersebut, diharapkan PNS tersebut merasa diperlakukan Adil. Selama ini dianggap pekerjaan yang dilaksanakan merupakan tugas dalam satu unit kerja. Nah sekarang anggapan tersebut dibalik dengan menganggap setiap PNS mempunyai tugasnya masing-masing.
   Contoh sederhana: Si A sebagai Staf Perencana Anggaran, Si B sebagai Staf Pengolah Data Kepegawaian, dll.
   Konsultasi mengenai hal ini dapat ditanyakan pada BKD Kab. Pacitan.
2. Akan ada penghitungan Beban kerja pada masing-masing Jabatan berdasarkan Kompetensi, dll.
   Setelah jabatan Fungsional Umum terbentuk, proses selanjutnya menghitung beban kerja yang melekat pada Jabatan tersebut. Misal: Jabatan Staf Pengadministrasi Diklat akan berbeda beban kerjanya dengan Staf Caraka. Kompetensinya juga sudah lain. Caraka tentu memerlukan persyaratan kompetensi yang lebih mudah dibandingkan dengan Pengadministrasi.
   Konsultasi lebih lanjut, Hub. Bagian Organisasi Setda Pacitan.
3. Penghitungan gaji berdasarkan Point PNS yang bersangkutan.
   Setiap Jabatan, dengan memperhatikan Beban kerja dan Kompetensi serta syarat-syarat lainnya, akan dikelompok-kelompokkan dan diurutkan. Mulai yang mempunyai point terkecil sampai terbesar (Mirip Tabel T, Tabel Z, dll pada Mata Kuliah STATISTIKA). Setiap jabatan akan mempunyai Point yang berbeda. Point tersebut bisa langsung diartikan sebagai Tunjangan Jabatan dalam Rupiah atau tetap sebagai Point. Ini tergantung teknisnya kalau sudah jadi nanti.

Perlu diketahui juga, selama ini dasar penggajian PNS dilakukan berdasarkan Pangkat, Masa kerja, Jumlah tertanggung dan Jabatan. Bisa dibayangkan, bila Si A yang Beban kerjanya lebih berat dengan Si B, dengan background yang sama akan mendapat gaji yang sama pula.

Sampai di sini masih belum ada kepastian informasi apakah penghitungan gaji Sistem Merit tsb tetap memperhatikan sistem penggajian yang lama, atau merombak total dan langsung berdasarkan urutan Point-point jabatan itu sendiri. Kalau pilihan terakhir yang terjadi, segi positifnya adalah Meski Pangkat si A lebih rendah dari si B, tetapi Point jabatan dan Kompetensi si A lebih tinggi dari si B, maka si A mendapat gaji lebih tinggi dari si B. Dan asiknya lagi akan ada Punishment dan Reward terhadap pekerjaan tersebut.

Terakhir…. aku membayangkan.
Seandainya sistem ini dijalankan. Akan ada situasi dimana si A yang berijasah SMP (Golongan I/c) menjadi Staf Petugas Kebersihan dan karena pekerjaannya yang dilakukan setiap pagi hari sekali sudah selesai dengan baik, dia akan mengajukan tambahan pekerjaan untuk siang harinya sebagai tambahan. Karena si A ini mempunyai kompetensi di Bidang Komputer yang cukup, si A juga bekerja di Instansi sebagai Staf Operator Komputer.
Sudah barang tentu, Point jabatan si A dipengaruhi oleh Point dari Petugas Kebersihan dan Operator Komputer. Tentu Gajinya juga berbeda dengan sesama rekannya yang bergolongan sama, yakni I/c, yang lain.

Kalo sistem ini dilaksanakan, saya membayangkan bahwa Masyarakat Pacitan akan bangga pada Pemkabnya karena telah adil memberikan tugas dan gaji yang sesuai terhadap para “pelayan masyarakat”nya.
Semoga…

NB
Sengaja aku tidak menulis Segi Negatif sistem ini karena tidak tahu solusi yang lainnya gimana. Sekalian membiasakan diri kita untuk berpikir Optimis dan Kritis membangun.

Jayalah Bangsaku… Indonesia!